diskriminasi peradilan terhadap ricksy prematuri, tersangka dugaan bioremediasi (pemulihan lahan tanah yang tercemar limbah migas dengan biologis) fiktif dalam lahan chevron agar dihentikan sebab perkara ini hanya memunculkan preseden hukum dan menafikan keadilan.
perkara ini serta memunculkan preseden hukum dan menafikan keadilan terdakwa yang lain serta mengganggu cuaca investasi di kelompok masyarakat industri migas indonesia, ujar juru bicara alumni institut pertanian bogor (ipb) ahmad mukhlis yusuf pada wartawan dalam jakarta, rabu.
menurut mukhlis, tersangka ricksy juga empat tersangka yang lain pada pengadilan tipikor jakarta pusat supaya mencari hak hukum menghadirkan saksi ahli yang kompeten.
kami sudah mencatatkan permohonan pemantauan atas proses peradilan dan tengah berjalan, supaya majelis hakim bertindak adil serta tidak diskriminatif. pihak ricksy hanya diberikan masa seminggu untuk menghadirkan saksi ahli, sedangkan jaksa memiliki 26 saksi ahli dalam 3.5 bulan. sedangkan 24 saksi ahli itu meringankan dan dua saksi ahli saja dan memberatkan, ujar dia yang ditemani tito pranolog juga andi irman.
Informasi Lainnya:
ia menyampaikan perkara dan menangkap ricksy prematuri, serta beberapa pihak yang lain, berkaitan melalui proyek bioremediasi, pemulihan lahan tanah dan tercemar limbah migas dengan biologis, pada lahan konsesi pt chevron pacific indonesia (cpi) dalam sederat wilayah selama sumatera, pada kurun waktu 2006--2012.
perkara ini mulai bergulir awal maret lalu, saat jampidsus mulai menggarap penyidikan. cuma berselang beberapa hari saja selama 12 maret 2012, direktur penyidikan telah menganggarkan sprindik melalui tersangka ricksy prematuri serta general manager sumatera light north operation, alexia tirtawidjaja. perkara ini lalu menyeret tiga karyawan cpi lainnya-- kukuh kertasafari, widodo juga endah rumbiyanti-- dan benar kontraktor lain, herlan bin ompo, direktur pt sumigita jaya. keuntungan itu sudah menjadi fakta yang sudah dipublikasikan selama persidangan, ujarnya.
selanjutnya, ricky prematuri langsung ditahan, ketika ada tersangka lain bebas di sidang pra peradilan.
di pihak lain, tutur dia, dalam fakta persidangan juga terungkap, deputi iv kementrian lingkungan hidup, masnellyarti hilman menyampaikan substansi perhatian bioremediasi itu sudah berjalan sesuai dengan pp no 18 tahun 1999 dan kepmen lh nomor 128 tahun 2003.
dari kementrian lingkungan hidup saja menungkapkan substansi konsentari bioremediasi itu telah berjalan sesuai dengan pp no 18 tahun 1999 dan kepmen lh nomor 128 tahun 2003, papar dia.
ia menjelaskan pt cpi adalah perusahaan eksplorasi minyak bumi dan terikat production sharing contract (psc) dengan bp migas (kini berubah adalah skk migas). salah Satu kewajiban cpi untuk perusahaan psc merupakan memulihkan lahan-lahan yang tercemar akibat operasi dan eksplorasi migas.
cpi pun mengadakan tender supaya website pemulihan lahan lewat metode bioremediasi dalam sejumlah tujuan dan merupakan wilayah kerja operasinya. sepanjang tahun 2006--2012 ada puluhan tender yang digelar cpi. pt gpi salah Salah satu pemenangnya dengan seleksi dan ketat serta transparan. dijadikan direktur gpi dan bertanggungjawab dalam menangani proyek-proyek bioremediasi, ricksy lah yang menandatangani kontrak kerja dengan cpi, tutur dia.
ia menduga laporan awal persentasi ini berasal daripada edison effendi, mantan dosen suatu perguruan tinggi swasta pada jakarta, yang sudah beberapa kali memenuhi tender proyek bioremediasi dalam cpi sementara kalah. atas laporan itu kejaksaan agung menduga bioremediasi itu tidak diselenggarakan sebagaimana mestinya alias fiktif.
pada proses selanjutnya, kata dia, proyek bioremediasi tersebut dianggap merugikan keuangan negara. dugaan atas kerugian negara didukung saksi ahli yang diundang jpu dari bpkp di salah Salah satu persidangan.
padahal di persidangan pra peradilan dan diajukan kaum terdakwa dari cpi, dan berlangsung dalam november kemarin, ahli keuangan negara arifin p surya atmadja di kesaksiannya pada pn jakarta selatan menegaskan bahwa bpkp tidak berwenang menghitung kerugian negara. hal ini sebab sudah diatur di undang-undang bahwa dan berhak mengaudit merupakan badan pemeriksa keuangan (bpk) sesuai uu no 15 tahun 2005, ujarnya.
ahli keuangan tersebut menyebut bpkp tak meninggalkan kewenangan menghitung kerugian negara maka hasilnya pun adalah tidak sah juga harus batal demi hukum. bahkan hasil penghitungan tersebut tidak mampu dimasukkan dibuat alat bukti.
menurut mukhlis, sampai saat ini, lanjutnya, persentasi penandatangan petisi itu tercatat hingga hari selasa tanggal 1 mei 2013 adalah sebanyak 433 orang daripada seluruh komponen penduduk indonesia, selain para alumni ipb.
ia menegaskan upaya alumni ipb, cuma akan menyamakan pemahaman terhadap warga indonesia mengenai proses peradilan ini yang diwarnai diskriminatif.
kami harapkan demii keadilan baru berpihak kepadannya dengan peran komisi yudisial. kami memohon terhadap ky untuk memantau penegakkan hukum pada persentasi ini agar berjalan melalui adil juga transparan, katanya.
selain tersebut, ia memohon agar ketua majelis hakim tipikor, dr. sudharmawatiningsih, mh dapat memimpin persidangan dan memutus melalui lebih adil pas melalui suara nurani hakim untuk wakil tuhan di muka bumi.
