badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer yang memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan tersebut dilontarkan kepala bkd karimun kamarullazi pada hadapan 103 honorer selama pertemuan dalam ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan yang juga dikuti kepala inspektorat dan pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menungkapkan, terhitung hari ini, bkd melalui tim verifikasi ingin memeriksa tinggal berkas yang diserahkan 103 pewagai honorer.
tim mau memverifikasi ulang berkas yang benar. jadi, apabila seandainya banyak yang menyimpan memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena aksi itu mempunyai konsekuensi hukum. jangan sampai muncul sanggahan sesudah diumumkan lulus untuk calon pegawai negeri sipil, ujarnya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tidak dulu adalah tanggung jawab bkd, ternyata menjadi kewenangan aparat penegak hukum sebab sudah tergolong tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, tersebut bukan urusan kami, katanya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data harus diselesaikan karena mampu mempunyai preseden buruk dalam perekrutan honorer pada lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, dengan demikian mampu diproses dengan hukum meskipun telah diangkat merupakan cpns, katanya.
sementara itu, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi mengatakan unsur pidana tidak hilang walaupun honorer yang diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses dengan hukum sebab perbuatan itu telah termasuk tindak pidana. bukan hanya honorer dan bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan dijadikan honorer dan harus diproses secara hukum, katanya.
tindakan tegas pada oknum honorer yang diduga memanipulasi data bukan cuma supaya menegakkan hukum, ternyata supaya mewujudkan keadilan oleh karenanya tak ada pihak-pihak dan terzalimi.
kasihan melalui orang dan berhak tapi tak punya kedekatan dengan kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan yang tidak terpuji tersebut. efek jera mesti diberikan makanya tidak banyak dulu oknum yang berbuat itulah, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole mengatakan dalam peraturan pemerintah no43/2007 serta keputusan menteri pendayagunaan juga aparatur negara no5/2010 tentang pengangkatan honorer kategori ii menuturkan kiranya tak banyak klausul serta Satu pasal pun dan menjelaskan kiranya honor daerah bisa diangkat sebagai cpns.
peraturan tersebut menyebutkan kiranya honorer dibiayai tak dengan apbd atau apbn. tidak juga ada pasal dan menyebutkan bahwa mereka dapat bekerja pada instansi pemerintah dengan terus-menerus. faktanya, 103 honorer tersebut adalah honor daerah namun honornya berasal dari apbd atau apbn. ujarnya.
ketua komisi a jamaluddin mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan dugaan manipulasi data sederat honorer yang memenuhi kriteria adalah cpns 2013 pada normatif honorer kategori ii dari dinas pendidikan.
dalam sk kepala dinas pendidikan no 137/kpts/2008 tentang penetapan tenaga pendidik juga kependidikan penerima tunjangan perbaikan penghasilan sekolah negeri serta swasta selama 31 desember 2008, gamblang memaparkan 12 pihak tercatat selama mendaftar normatif honorer kategori ii, bukan honorer dan murni direkrut pada 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, selama tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat dan ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas studi karimun tersebut dapat untuk bukti bahan sanggahan ke grup kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, dan mampu sebagai bukti terhadap aparat penegak hukum untuk mengungkap manipulasi data honorer.
terkait keuntungan tersebut, dengan juga merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd serta ad, gagal merupakan tenaga honorer kategori ii yang mengikuti kriteria menjadi cpns 2013. rata-rata mereka tercatat dibuat tenaga honorer pada tahun 2006 serta 2007, cuma Satu orang dan tercatat dijadikan honorer direkrut pada 1 desember 2005, tuturnya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan kehadiran sederat honorer yang tercatat dalam mendaftar normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 melalui sumber pembiayaan daripada dana bantuan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos agar sd juga smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat dalam juli 2005, tujuannya agar percepatan pencapaian web wajib mempelajari sembilan tahun. karena tersebut sudah selayaknya data honorer yang dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, sebab otomatis waktu kerja honorer yang dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut untuk honorer dalam 31 desember 2005, katanya.
